KPU KABUPATEN PASAMAN TINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bukittinggi – Komitmen Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.Sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, KPU, khususnya KPU Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa sudah menjadi kewajibannya, termasuk jajaran KPU kabupaten/kota, untuk memberikan data dan informasi terkait pemilu/pilkada kepada masyarakat/publik yang membutuhkannya.

Namun data/informasi yang diberikan tersebut tentunya harus komprehensif, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian disampaikan Amnasmen dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU provinsi/kabupaten/kota se-Sumatera Barat, yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Bimtek dimaksud diselenggarakan tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2015 bertempat di Royal Denai Hotel Bukittinggi. Peserta bimtek terdiri dari staf KPU Provinsi Sumatera Barat, dan 16 KPU kabupaten/kota se-Sumatera Barat (KPU Kota Bukittinggi, KPU Kabupaten Sijunjung dan KPU Kabupaten Padang Pariaman merupakan pilot project PPID). Fasilitator dalam kegiatan tersebut yakni Tim KPU RI, termasuk Anggota KPU RI, yakni DR. Ferry Kurnia Rizkyansyah.

Menyadari pentingnya bimtek tersebut dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Pasaman, Ketua KPU Kabupaten Pasaman menugaskan Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih, Kasubbag. Teknis Pemilu dan Hupmas, dan staf help desk PPID untuk mengikuti bimtek dimaksud.

Jpeg

Ferry dihadapan peserta bimtek menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, program dan jadwal pilkada sangat penting, mengingat pesta demokrasi tersebut diselenggarakan dengan dana yang besar yang merupakan uang rakyat. Partisipasi aktif masyarakat tersebut penting untuk terus didorong sehingga dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pilkada.

Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mereka punya hak atas informasi, sedangkan bagi KPU selaku badan publik, keterbukaan informasi penting dalam proses demokrasi. Lebih lanjut Ferry mengemukakan bahwa dalam pemilu 2014, KPU sudah sangat terbuka dalam menyelengarakan pesta demokrasi, hal ini antara lain dapat dilihat dari digunakannya SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SILOG (Sistem Informasi Logistik), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), dan scan C1 dan masyarakat dapat langsung mengaksesnya dimanapun mereka berada.

Selanjutnya terkait Pilkada yang akan dilaksanakan 9 Desember 2015, KPU, khususnya KPU se-Sumatera Barat diberikan tantangan untuk menyelesaikan scan C1 dan mengirimnya ke KPU RI pada H+2. Ketika tantangan tersebut dialamatkan kepada KPU kabupaten Pasaman, Koordinator Divisi Sosialisasi dan Data Pemilih KPU Kabupaten Pasaman, Aprina Herawati N, menyanggupinya, namun hanya untuk 11 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Pasaman karena salah satu kecamatannya memiliki daerah yang sulit untuk diakses, transportasinya menggunakan “boat tempel”, dan sangat tergantung pada arus sungai.

Pada sesi terakhir bimtek, masing-masing KPU menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) setelah mengikuti bimtek. RTL KPU Kabupaten Pasaman antara lain yakni melengkapi sarana dan prasarana PPID dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kantor yang ada, dan meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pemberi layanan informasi publik, disamping itu juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang haknya atas informasi yang dikelola Badan Publik, dalam berbagai kesempatan yang ada.

You may also like...